IZIN POLIGAMI YANG TELAH MENIKAH SIRI DENGAN ALASAN MENJALANKAN BISNIS USAHA (Tela’ah Terhadap Sebuah Putusan Pengadilan Agama)

Abstract

Abstrak: Permohonan izin poligami yang telah menikah siri dengan alasan menjalankan bisnis usaha, termaktub di dalam putusan Nomor 219/Pdt.G/Pa.Kdg. Pada tulisan ini Penulis meneliti aspek pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutus permohonan izin poligami berikut amar putusannya. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan Case (Case Approach). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandangan telah mengabulkan permohonan izin poligami berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meskipun sebenarnya alasan pemohon dimaksud tidak tercakup dalam Pasal tersebut. Menurut analisa Penulis seharusnya permohonan izin poligami tersebut ditolak sebab belum memenuhi syarat materiil. Pada dasarnya permohonan izin poligami diajukan sebelum dilakukannya poligami dan faktanya dalam perkara ini pemohon telah melakukan pernikahan siri (berpoligami) sebelum adanya izin dari Majelis Hakim. Hal tersebut telah jelas bahwa permohonan ini tidak memiliki dasar hukum sebagai permohonan izin poligami.

Kata Kunci: Izin Poligami, Telah Menikah Siri, Putusan
Abstract: Application for permission for polygamists who have married in an unregistered marriage for the reason of running a business, as stated in decision Number 219/Pdt.G/Pa.Kdg. In this article, the author examines aspects of the legal considerations used by the Panel of Judges in deciding on applications for permits for polygamy along with their rulings. The method used is normative juridical research, with a case approach. The results of this research show that the Panel of Judges at the Kandangan Religious Court has granted the application for a polygamy permit based on the provisions of Article 4 Paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, even though the applicant's reasons are not actually covered by that Article. According to the author's analysis, the application for a polygamy permit should have been rejected because it did not meet the material requirements. Basically, the application for a polygamy permit was submitted before polygamy was carried out and the fact is that in this case the applicant had entered into a siri marriage (polygamy) before obtaining permission from the Panel of Judges. It is clear that this application has no legal basis as an application for a polygamy permit.
Keywords: Polygamy Permit, Unregistered Marriages, Decision